 |
| Sekda Mempawah Ismail mewakili Bupati Mempawah menerima penghargaan TP2DD dari Menko Bidang Perekonomian RI di Jakarta. Foto Istimewa |
JURNAL GALAHERANG - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Kabupaten Mempawah meraih penghargaan Terbaik II kategori Satuan Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Kabupaten Wilayah Kalimantan.
Penghargaan diterima Sekda Mempawah Ismail mewakili Bupati Mempawah, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Sekda Ismail mengucapkan syukur dan bahagia karena Kabupaten Mempawah mampu meraih predikat TP2DD terbaik ke-II tingkat kabupaten untuk wilayah Kalimantan pada ajang TP2DD Award 2023.
Walaupun begitu, Sekda mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi untuk perbaikan kedepannya dalam meningkatkan digitalisasi daerah terutama memberikan penguatan kelembagaan antar TP2DD.
“Apa telah kita lakukan tahun ini akan kita evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Hal-hal yang kurang tentu akan kita benahi bersama stakeholder terkait lainnya, termasuk pihak perbankan,” jelasnya.
Ismail melanjutkan, poin-poin arahan dan harapan yang telah disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menko Perekonomian RI Airlangga Sutarto pada Rakornas ini akan menjadi bahan tindak lanjut di daerah.
“Mudah-mudahan hal ini bisa kita implementasikan bersama dalam rangka untuk mendukung Indonesia Maju,” ucapnya mengakhiri.
Sebelumnya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD menyampaikan Rakornas ini bertujuan untuk mensinergikan inovasi, inisiatif, serta kebijakan beberapa kementerian dan lembaga untuk mendukung penguatan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Yang perlu menjadi perhatian kita adalah implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kemudian penguatan ekosistem sistem ETPD ini seperti digitalisasi antara pemda, Korlantas (Korp Lalu Lintas), dan marketplace dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik,” ungkapnya.
Airlangga melanjutkan untuk menguatkan P2DD, maka Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu didorong untuk menyediakan layanan digital yang mendukung pelayanan retribusi dan pajak daerah.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam arahannya menekankan pentingnya peran pemerintah daerah selaku Ketua Tim P2DD dalam percepatan digitalisasi di wilayahnya.
Salah satunya, melalui inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik.
“Seluruh aspek ini tentu akan dapat berkontribusi pada percepatan, bahkan lompatan kinerja pembangunan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wapres memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah:
Pertama, mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD;
Kedua, mendorong Inovasi dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah;
Ketiga, mengoptimalisasi Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan;
Keempat, memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemda;
Kelima, memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda.
