masukkan script iklan disini
 |
| Sekda Mempawah Ismail membuka kegiatan Pendampingan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemkab Mempawah. Foto Prokopim Mempawah |
JURNAL GALAHERANG - Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan kegiatan Pendampingan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pembangunan Zona Integritas.
Secara resmi kegiatan yang dihadiri Deputi Kordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Willy Rifokto Kesuma dibuka Sekda Mempawah Ismail, di Kantor Bupati Mempawah, Senin (11/12/2023).
Hadir sebagai peserta para Kepala OPD Pemkab Mempawah, serta Camat se-Kabupaten Mempawah.
Sekda Mempawah Ismail mengatakan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Ismail mengungkapkan SAKIP bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sesuai arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai melalui penguatan manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja.
"Tahapan manajemen kinerja dimulai dari penetapan sasaran strategis pada masing-masing perangkat daerah dengan mengacu pada sasaran pembangunan tingkat kabupaten," katanya.
"Penetapan sasaran strategis ini tentu harus juga disertai dengan indikator kinerja yang jelas dan berorientasi pada hasil," ucapnya lagi.
Ismail melanjutkan SAKIP meliputi empat komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja.
Terkait Implementasi SAKIP Pemkab Mempawah tahun 2022, disampaikan Ismail, berdasarkan penilaian KemenPANRB tahun 2023 telah memperoleh predikat B dengan nilai 63,71, yang artinya akuntabilitas kinerja sudah dalam kondisi yang baik pada level pemerintah daerah.
Ismail mengatakan kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, melalui pembinaan dan penyampaian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan selama ini.
Ia pun berharap hasil evaluasi yang disampaikan dapat menjadi petunjuk dan pedoman dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP selanjutnya khususnya dalam penyusunan RPJMD Renstra tahun 2025: 2029.
"Semoga dengan usaha bersama kedepannya SAKIP Kabupaten Mempawah dapat lebih meningkat," ujarnya.
Deputi Kordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Willy Rifokto Kesuma mengatakan Pemkab Mempawah untuk nilai secara umum sebenarnya mengalami peningkatan untuk nilai akhir.
"Namun di beberapa komponen ada penurunan terutama di perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, sehingga memerlukan pembahasan lebih lanjut nanti secara teknisnya," ungkap dia.
Willy menyebut jika terjadi penurunan pengukuran dan perencanaan kinerja, berarti ada permasalahan di titik awal dalam melakukan perencanaan kinerja, dalam hal ini berarti perlu peran penting dari Bappeda dan Bagian Organisasi, serta Inspektorat.
