 |
| Pj Sekda Mempawah Abdul Malik dan perwakilan KPK RI saat kegiatan Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. |
JURNAL GALAHERANG - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Abdul Malik, membuka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2024, di Kantor Bupati Mempawah, Rabu, 20 November 2024.
Kegiatan ini dihadiri Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kantor Pertanahan Pertanahan Mempawah, Kepala Bank Kalbar Cabang Mempawah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Abdul Malik menegaskan bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap sosial, ekonomi, politik dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Baca juga : Bupati Tegaskan Komitmen Pemkab Mempawah Cegah Korupsi
Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, pemerintah terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang terintegrasi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Saat ini, capaian MCP berada di angka 74,14 persen, dengan target peningkatan hingga 80 persen pada tahun mendatang. Untuk mencapai target tersebut, delapan area intervensi utama menjadi fokus perhatian," katanya.
Apa saja area intervensi itu, Pj Sekda menyampaikan meliputi perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang sesuai regulasi, dan peningkatan pelayanan terpadu satu pintu.
Kemudian pengelolaan ASN berbasis integritas, optimalisasi penerimaan pajak daerah, pengelolaan aset daerah secara profesional, penyederhanaan proses perizinan berusaha, serta peningkatan integritas aparat dan lembaga pemerintahan.
Baca juga : Jaga Desa Cegah Pungli dan Korupsi di Mempawah
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Malik menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan sistem pelaporan yang lebih baik dan mencegah praktik korupsi.
“Reformasi birokrasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Komitmen kita bersama akan menjadi fondasi kuat dalam upaya memberantas korupsi secara terintegrasi,” tegasnya.
Abdul Malik berharap agar semua pihak dapat menjalankan rekomendasi yang telah dibahas dan bersama-sama menciptakan perubahan nyata demi masa depan Indonesia yang lebih baik. ***
